Jejak uang haram, mengungkap cara kerja pencucian uang modern

AXIALNEWS.id | Pencucian uang atau money laundering bukan sekedar kejahatan keuangan biasa, namun menjadi pintu gerbang terjadinya tindak pidana besar, mulai dari korupsi, narkoba, penipuan hingga pendanaan teroris.

Di Indonesia, pencucian uang dianggap sebagai kejahatan serius karena merusak sistem keuangan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tampak sah.

Pemerintah bahkan menyamakan pencucian uang dengan kejahatan berat lainnya karena dampaknya dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Sederhananya, pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan asal usul hasil kejahatan agar seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Praktik ini melibatkan berbagai transaksi keuangan, pengalihan aset, bahkan penggunaan perusahaan cangkang untuk mempersulit pelacakan uang.

Menurut skema yang umum digunakan secara global, pencucian uang umumnya berlangsung melalui tiga tahap utama.

1. Investasi
   Hasil kejahatan mulai disuntikkan ke dalam sistem keuangan. Bisa berupa menyetorkan uang tunai ke bank, membeli aset, atau membagi dana dalam jumlah kecil agar tidak menimbulkan kecurigaan.
2. Hamparan
   Dana ditransfer melalui berbagai transaksi bertingkat, antar rekening, antar bank bahkan antar negara. Tujuannya untuk memutus jejak antara uang dan sumber kejahatan.
3. Integrasi
   Uang yang tampak bersih digunakan kembali secara terbuka, misalnya untuk investasi, bisnis, pembelian real estat, atau pembiayaan perusahaan, seolah-olah sah.
   Langkah-langkah ini tidak selalu berurutan. Aktor dapat mengulangi atau melewati langkah-langkah tertentu tergantung pada situasinya.

Dalam praktiknya, pencucian uang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ada cara lama yang masih digunakan, ada juga yang menggunakan teknologi digital.

Cara konvensional yang sering ditemukan adalah dengan membagi dana ke beberapa rekening dan menggunakan perusahaan cangkang yang tidak memiliki aktivitas komersial nyata.

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa usaha kecil atau yang baru didirikan dapat melakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa jelas kegiatan usahanya, yang merupakan salah satu indikator terjadinya pencucian uang.

Sedangkan untuk cara yang lebih modern di era digital, pelaku biasanya menggunakan cryptocurrency untuk transaksi lintas batas dan menggunakan NFT dengan harga jual dan beli yang tidak masuk akal.

Aset kripto menawarkan kecepatan, lintas batas, dan tingkat anonimitas yang tinggi. Jika tidak diawasi secara ketat, mata uang kripto dapat digunakan untuk memindahkan dana ilegal tanpa melalui sistem perbankan konvensional.

Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan mendorong penerapan KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money Laundering) pada platform pertukaran kripto untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Pencucian uang bukanlah pelanggaran ringan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pelaku dapat dikenakan:

• Penjara hingga 20 tahun
• Denda maksimal Rp 10 miliar
• Penyitaan seluruh harta benda hasil tindak pidana

Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi pelaku utama, namun juga bagi pihak yang membantu, menyimpan, atau mengambil keuntungan dari hasil pencucian uang.

Pencegahan pencucian uang bukan hanya tanggung jawab pihak berwenang. Lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, dan masyarakat harus memperhatikan hal-hal berikut:

• Menitipkan dana tanpa jelas asal usulnya
• Transaksi atas nama orang lain
• Penawaran dagang dengan arus kas yang tidak masuk akal

Pemerintah terus mendorong penguatan sistem keuangan melalui pengawasan OJK, PPATK, serta kerja sama internasional melalui standar FATF.