LKPJ 2025 Binjai melaporkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran

AXIALNEWS.id | Laporan Informasi Tanggung Jawab Walikota Binjai (LKPJ) akhir tahun anggaran 2025 disampaikan dalam rapat paripurna, Selasa (31/3/26) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Binjai.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif khususnya pada indikator makroekonomi daerah.

Ditegaskannya, penyerahan LKPJ tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 sebagai bentuk transparansi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu capaian penting yang disoroti adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Binjai yang mencapai 79,20 poin pada tahun 2025, meningkat dari 76,95 poin pada tahun 2022, serta melampaui target RPJMD sebesar 100,10 persen.

Peningkatan tersebut juga didukung oleh peningkatan angka harapan hidup (AHH) menjadi 74,81 poin, berkat peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, program vaksinasi, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Di bidang perekonomian, Kota Binjai berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi sebesar 4,36% pada Desember 2025. Meski sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah tetap melakukan pengendalian melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan operasi pasar murah.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,50 persen yang menunjukkan aktivitas perekonomian masyarakat terus berkembang positif.

Pencapaian di bidang perlindungan sosial juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 4,71 persen, tingkat pengangguran terbuka (OPR) turun menjadi 5,37 persen, dan prevalensi konsumsi pangan kurang menurun dari 11,07 persen pada tahun 2022 menjadi 9,22 persen pada tahun 2025.

Di bidang infrastruktur, persentase ruas jalan dalam kondisi baik mencapai 69,73 persen pada akhir tahun 2025. Diakui Amir, target tersebut masih lebih rendah dari target sebesar 92 persen dan masih perlu dilakukan perbaikan ke depan.

Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan tren peningkatan positif selama empat tahun terakhir.

Menutup pemaparannya, Amir mengapresiasi DPRD Binjai atas sinergi yang terjalin. Ditegaskannya, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, antara lain Forkopimda, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Usai pemaparan LKPJ, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua yakni penetapan usulan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kota Binjai tahun 2026.

Dalam agenda tersebut, Pemkot dan DPRD Binjai resmi menetapkan Propemperda 2026.

Ia menegaskan, ditetapkannya Propemperda merupakan bukti sinergi harmonis antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Propemperda dinilai memiliki peran strategis sebagai pedoman dalam pengembangan peraturan daerah (Perda) yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sejumlah prioritas dalam daftar rancangan peraturan daerah (Raperda) disepakati, antara lain upaya pemulihan sosial dan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Binjai K Gusuartini Br Surbakti, Ketua Sekda Binjai F Simanjuntak, perwakilan dan anggota DPRD, pembantu dan staf ahli Wali Kota, pimpinan OPD, camat, dan lurah.

Jurnalis : M Alzi